Berita

KP3K Provinsi Jawa Barat Berkunjung ke Bantul

Jumat Pon, 9 Desember 2016 09:26 WIB 636

foto

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kab. Bantul, pada Kamis (08/12) kembali menerima kunjungan, kali ini dari Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) Prov. Jawa Barat yang diketuai Dr. H. Entang R. beserta Ir. H. Kusmayadi Rostaman, MM., Kepala Set. Bakorluh Prov. Jawa Barat. Rombongan tamu tersebut turut didampingi oleh Kasubid Penyelenggaraan Penyuluhan BKPP DIY, Ir. Aning Indrawati, M.Si. beserta sejumlah staf.

 

Ketua beserta anggota KP3K Prov. Jawa Barat menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian serta ketugasan Komisi Penyuluhan Pertanian di Kab. Bantul. Dipaparkan pula sejumlah masalah seperti alih fungsi lahan pertanian yang juga terjadi di wilayah Jawa Barat.

 

Sebagaimana dijelaskan Kasubid  Pengembangan Programa Penyuluhan, Informasi dan Teknologi BKP3 Kab. Bantul, Ir. Imawan Eko H., MP., bahwa Komisi Penyuluhan Pertanian Kab. Bantul dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul nomor 27 tahun 2011, bertugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten.

 

Hadir menyambut tamu, mewakili Komisi Penyuluhan Pertanian Kab. Bantul, Renta Dwi Ardhana, seorang wirausahawan muda yang  tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pangan Lokal Kab. Bantul, serta mantan Koordinator Penyuluh Kabupaten Bantul, H. Sugeng Prayitno, SP., MSc. Keduanya menerangkan antara lain tentang kegiatan Komisi Penyuluhan serta inovasi yang diterapkan dalam membimbing dan mendampingi petani. Disampaikan pula bahwa di Kab. bantul semua penyuluh dibagi sesuai keahlian masing-masing pada wilayah kerja/binaan yang sesuai dengan  bidangnya, untuk penyuluh swadaya juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan fasilitasi.

 

Menutup diskusi, Sekretaris BKP3 Kab. Bantul, Ir. R. Bambang Pin E., MM. mengharapkan Komisi Penyuluhan Pertanian ke depannya akan tetap eksis meski ada perubahan dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 23/2014, Permentan nomor 40/2016 dan Permentan nomor 43/2016 . (PM)